Pengertian APBN…

Pengertian APBN, APBD, Struktur APBN, APBD dan Fungsi APBN, APBD

Pengertian APBN dan APBD

RAPBN merupakan kependekan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. RAPBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia yang telah disusun oleh Pemerintah Republik Indonesia tetapi belum disetujui oleh anggota DPR.

– APBN
merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPR (Dewan perwakilan Rakyat).

– APBD merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah).

APBN berisi daftar sistematis yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun (1 januari sampai 31 desember) tahun berjalan. Sedang APBD berisi daftar sistematis yang memuat penerimaan dan pengeluaran daerah selama 1 tahun (1 januari sampai 31 desember) tahun berjalan.

Struktur APBN

APBN terdiri dari sektor pendapatan negara dan belanja negara.

Pendapatan Negara terdiri dari :

1. Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang ada di wilayah negara tersebut.
2. Produk Nasional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang berada di Negara lain.
3. Produk Nasional Neto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh dengan cara mengurangi GNP dengan penyusutan (depresiasi).
4. Pendapatan Nasional Neto adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama satu tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax).
5. Pendapatan Perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat.
6. Pendapatan Bebas adalah pendapatan yang sudah menjadi hak mutlak bagi penerimanya. Jadi, pendapatan bebas adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan.

Belanja Negara terdiri dari :

1. Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. Belanja ini terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lain-lain.

2. Belanja Pemerintah Daerah adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah yang kemudian akan masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari : dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua).

Struktur APBD

1. Pendapatan daerah, terdiri dari :
– Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas : pajak daerah yang sesuai PERDA, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
– Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua).
– Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

2. Belanja daerah, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Fungsi APBN dan APBD

– Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
– Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
– Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau belum.
– Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
– Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
– Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Masalah DPR Jangan Lagi Berikan Bintang untuk Anggaran

Pemberian tanda Bintang dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) mengundang masalah bagi penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013. Hal ini karena, semakin banyak pemberian tanda  bintang maka akan memperlambat penetapan APBN 2013.

Hal ini yang diungkapkan, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo di Gedung DPR, Jakarta, (4/9/ 2012). “Kami berharapnya tidak ada lagi upaya – upaya (Dari DPR) untuk memberikan tanda bintang terkait alokasi anggaran pemerintah kepada Kementerian dan Lembaga. Ini menghambat”, kata Agus.

Ia meminta agar Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tidak membintangi alokasi anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L).

Menurutnya, tanda bintang yang diberikan oleh DPR berdampak kepada penundaan pencairan anggaran yang sudah dialokasikan untuk masing-masing K/L. Pembintangan ini akan berdampak kepada kinerja pemerintah pada waktu-waktu mendatang.

“Dengan adanya tanda bintang yang disematkan DPR, maka tentu Kementerian atau Lembaga tidak mampu bekerja secara maksimal dalam upaya merealisasikan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya oleh masing-masing kementerian atau lembaga ini”, jelasnya.

Menkeu menerangkan, kementerian dan lembaga yang masih menunggu pencairan anggaran diyakini akan menganggu pelaksanaan program kerja yang dicanangkan.

Pada akhirnya, tercipta penyerapan anggaran yang rendah di akhir tahun anggaran. “Tentu kami berkeinginan supaya kerja di Kementerian atau Lembaga ini bisa terealisasi dengan baik dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan dari APBN secara utuh”, tuturnya.

Agus juga berharap bahwa Banggar DPR bisa mempercepat penetapan RAPBN untuk tahun 2013 menjadi APBN. Untuk itu, Ia berharap bahwa Banggar DPR tidak memberikan tanda bintang kepada anggaran K/L yang telah direncanakan sebelumnya.

“Kami berharap Banggar DPR bisa menetapkan RAPBN 2013 pada 23 Oktober 2012 menjadi APBN yang tidak ada lagi pemblokiran anggaran. Kita berharap pada 23 Oktober, APBN 2013 sudah selesai”, jelasnya.

Saran: ia menyarankan agar sebelum dilakukannya revisi, dewan menilai secara jujur mengenai fakta sosial yang mengancam masa depan dan kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Karena, dari penilaian lembaganya, masa depan Indonesia terancam lantaran terjadi korupsi yang semakin sistemik dan memperparah kemiskinan rakyat. (Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas)

SUMBER : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/05/09450517/Menkeu.DPR.Jangan.Lagi.Berikan.Bintang.untuk.Anggaran

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2253349-pengertian-apbn-apbd-struktur-apbn/

Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s